Sabtu, 12 November 2016

MENSOS " LDII Berkomitmen Kuat Bangun Ketahanan Keluarga "


Jakarta (8/11). Ketahanan keluarga menjadi pokok bahasan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat mengisi materi Munas ke-8 LDII di Balai Kartini Jakarta, (8/11). Ia memaparkan tentang “Dimensi Sosial dalam Mewujudkan Kerukunan, Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara” di hadapan 1.500 peserta munas. Kementerian sosial, kata Khofifah memiliki program yang kerap beririsan dengan kementerian lain. “Kami menangani banyak hal yang tidak diurus oleh kementerian lain,” ujar Khofifah. Lebih lanjut Khofifah mengatakan bahwa ada beberapa fungsi sosial yang melenceng dari fungsinya semula. Diantaranya adalah fungsi keluarga. Ketahanan keluarga menjadi permasalahan. Salah satu penyebabnya adalah kemiskinan“Kemiskinan menyebabkan  menyebabkan kebutuhan ekonomi individu tidak terpenuhi. Lambat laun akan muncul tindak kriminal dan tindakan sadisme,” jelasnya. Hanya saja, Khofifah menegaskan perlu membedakan antara kemiskinan dan kemiskinan akut. Kemiskinan akut tidak terjadi semata-mata karena alasan ekonomi. Ada banyak faktor yang menyebabkannya terjadi misalnya kultur yang salah.



Ketika kepala keluarga tidak kerja, istrinya yang kerja, dan kepala keluarga kehilangan percaya diri, maka akan muncul kekerasan dalam rumah tangga. Betapa banyak yang mengalami masalah keluarga ketika kepala keluarga tidak berfungsi dengan baik,”ujarnya.

Tugas Kemensos melakukan recovery dan rehabilitasi terhadap kerentanan ketahanan keluarga. Diantaranya membentuk panti rehabilitasi anak, panti rehabilitasi narkoba, dan perlindungan terhadap Anak Bantuan Hukum (ABH).

Hanya saja Khofifah menyayangkan, saat ini belum banyak pihak yang memiliki komitmen untuk mengingatkan pentingnya ketahanan keluarga. “Ketahanan nasional tidak akan terwujud jika tidak ada ketahanan keluarga,” ia menegaskan. Melalui munas ini Khofifah mengajak LDII agar mempertahankan dan meningkatkan peta dakwahnya. Menurutnya, peran serta ormas sangat penting. Masyarakat memerlukan peran ormas terutama ormas Islam. Masyarakat memerlukan sentuhan spiritual. Mensos yang juga menjabat sebagai Ketua Muslimah Nahdlatul Ulama ini berharap  permasalahan sosial Indonesia bisa terpecahkan. “Saya melihat komitmen LDII untuk membangun ketahanan keluarga begitu Istiqomah,” ujarnya. Diakhir pemaparan, LDII dan Kemensos menyepakati pendatanganan nota kesepahaman dan deklarasi “Relawan Dakwah Anti Narkoba”. Khofifah memakaikan rompi pada delapan orang perwakilan relawan.

LDII dan BNN Teken MoU Deklarasi Anti Narkoba


Jakarta (9/11) – Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada perhelatan Munas ke-8 LDII di Gedung Balai Kartini melaksanakan teken MoU Deklarasi Anti Narkoba. MoU tersebut langsung ditindak lanjuti dengan penyematan pin Relawan Dakwah Anti Narkoba oleh Direktur Pemberdayaan Alternatif BNN Drs. H. Fathur Rahman, SH, MM mewakili Kepala BNN. 

MoU ini sebagai kelanjutan dari kunjungan LDII ke BNN pada 3 November lalu mengenai kerjasama anti narkoba sekaligus membuat nota kesepahaman dalam gerakan anti narkoba.
Upaya LDII membentuk relawan dakwah dinilai penting dan berkesinambungan, karena Indonesia saat ini telah masuk kategori darurat narkoba. “Presiden pada perhelatan Hari Antinarkoba Internasinal menyatakan Indonesia telah darurat narkoba. Narkoba itu memiliki daya rusak yang tinggi, beberapa oknum aparat terjerat narkoba, narkoba telah memiliki wilayah sebaran, memiliki potensi pasar yang besar dengan 250 juta jiwa penduduk Indonesia, menimbulkan kerugian jiwa dan materil serta selalu ditemukan temuan baru mengenai narkoba,” ungkap Fahur Rahman.



Maka dari itu, Fathur Rahman berharap LDII dapat mengimplementasikan MoU yang telah ditandatangani ini. “Harapan kami MoU ini bisa diimplementasikan dengan kegiatan aktual dan nyata di domisili masing-masing,” lanjut Fathur Rahman. Menjawab hal ini, Fathur Rahman yang membawakan materi peran ormas dalam Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) memiliki beberapa kiat yang bisa diimplementasikan oleh LDII. “Beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu mengadakan kegiatan sosialisasi anti narkoba. Memahami regulasi penyalahgunaan narkba, membuat slogan anti narkoba, dan bersinergi dengan BNN dalam upaya P4GN membentuk penggiat anti narkoba,” ucap Fathur Rahman.

Pada akhirnya dengan sinergi antara ormas LDII yang sebagian besar ulama dan masyarakat bisa menghasilkan beberapa output. “Pertama minimal dirinya bisa mencerminkan kepribadian anti narkoba. Selanjutnya memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai narkoba dan pada akhirnya terampil untuk menyampaikan pada lingkungannya mengenai bahaya narkoba,” ungkap Fathur Rahman. Hal ini tentunya akan mejadi jawaban untuk mewujudkan Indonesia bersih penyalahgunaan narkoba. “Peran ormas diharapkan bisa menggerakkan masyarakat sekitar untuk melakukan pencegahan sehingga terwujud Indonesia bersih penyalahgunaan narkoba. Semua ini tanggung jawab kita yang telah tercantum dalam undang-undang yang dibuat oleh rakyat melalui DPR. Juga ini adalah wujud ibadah kita,” tegas Fathur Rahman. 

Minggu, 16 Oktober 2016

TAMBAH WAWASAN KESEHATAN WANITA, KEPUTRIAN LDII SEKOTA BATAM ADAKAN PENYULUHAN KEWANITAAN


Melalui bagian pemberdayaan perempuan dan kesehatan keluarga, Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) kota Batam mengadakan acara pengajian sekaligus diisi penyuluhan kesehatan alat reproduksi wanita. Acara yang dilaksanakan pada hari Minggu, 16 Oktober 2016 ini dihadiri tak kurang dari 1000 peserta wanita baik dari kalangan ibu-ibu maupun remaja putri.

Dalam kesempatan perdana ini, DPD LDII kota Batam tak tanggung-tanggung mengundang pakar bidang ginekologi sebagai narasumber. Adalah Dokter Ni Made Indri Dwi Susanti, SpOG selaku pakar ahli di bidang Obstetri dan Ginekologi asal Rumah Sakit ternama RSAB (Rumah Sakit Awal Bros) Batam menjadi pembicara.
Dalam sambutannya, Bapak H. Santosa, SH, M.Si Ketua Ponpes Abdul Dohir memberikan ucapan banyak terima kasih atas kerja sama yang baik antara DPD LDII Kota Batam dan Rumah Sakit Awal Bros. Diharapkan kerja sama seperti ini akan lebih sering diadakan di kemudian hari. Ucapan terima kasih juga diucapkan untuk Ibu-Ibu PKK Kota Batam yang telah turut andil dalam meramaikan acara tersebut dengan memberi inovasi, motivasi, dan pengetahuan tentang bank sampah bagi para peserta.
Ir.H. Rudy Budi Suhardi Ketua DPD LDII Kota Batam

Selain itu, DPD LDII Batam juga turut mengundang Ibu Hj. Marlin Agustina Rudi selaku Ketua PKK Kota Batam beserta rombongan sebagai tamu kehormatan. Tampak hadir di acara yang dilangsungkan di Masjid Pondok Pesantren Abdul Dhohir, Sekupang, Batam Ibu Camat Sekupang dan Ibu Camat Bengkong beserta jajarannya.
Bapak Ir.H. Rudy Budi Suhardi selaku Ketua DPD LDII Kota Batam yang berkesempatan untuk mengisi sambutan kedua memaparkan bahwa acara ini diadakan sebagai wujud nyata; kontribusi langsung LDII khususnya LDII Kota Batam agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Ibu Hj. Marlin Agustina Rudi ( Ketua PKK Kota Batam )
Acara ini rupanya juga menuai respon positif yang sangat baik dari Ibu Hj. Marlin Agustina Rudi. Pada beberapa menit kesempatan beliau mengisi acara, Ibu dari delapan anak yang sekaligus menjabat sebagai Ketua PKK Kota Batam ini menyatakan kesanggupan organisasi wanita PKK Batam untuk sewaktu-waktu didatangkan guna memberi penyuluhan dan pelatihan bagi warga LDII, khususnya bagi para ibu-ibu dan remaja wanita.

“Dengan kesuksesan acara ini (pengajian dan penyuluhan kesehatan reproduksi wanita) diharapkan dapat dijadikan cerminan agar bisa melaksanakan kegiatan serupa yang bermanfaat. Salah satu planning dari kami kedepannya yaitu mengadakan pelatihan jurnalistik.” Tambah Ketua Umum DPD LDII Kota Batam.

Dokter Ni Made Indri Dwi Susanti, SpOG
Penyuluhan kali ini mengusung tema UPAYA MENJAGA KESEHATAN ALAT REPRODUKSI AGAR TERHINDAR DARI KANKER SERVIKS. Tema ini kiranya sangat penting diketahui khusunya bagi para Ibu-ibu dan anak usia remaja, sebab kanker serviks membunuh tak kurang dari 700 nyawa tiap harinya di dunia. Selain itu, kanker serviks merupakan salah satu jenis kanker yang bisa dicegah. Diharapkan bagi para peserta dapat lebih perhatian pada kesehatan mereka dengan menjaga pola makan sehat, olah raga cukup, dan hindari merokok.

Di akhir acara, Dokter cantik ini menyampaikan kesimpulan diantaranya satu-satunya kanker yang bisa dicegah adalah kanker serviks, gejala-gejala kanker serviks bisa dideteksi sejak dini salah satunya dari keputihan terus menerus, pentingnya menjaga pola makan sehat, dan pengetahuan bahwa virus HPV(Human Papillomavirus) dapat menular melalui air sehingga dihimbau untuk senantisa membawa tissue dan sedia sanitizer saat memakai toilet umum . Terakhir, beliau menegaskan untuk setia pada pasangan.



Para peserta penyuluhan antusias mengikuti tiap sesi dan menyimak dengan seksama penjelasan mengenai pengertian, penyebab, gejala, dan cara pencegahan serta pengobatan yang dipandu oleh Dokter Ni Made Indri Dwi Susanti, SpOG. Di akhir acara, panitia juga membuka sesi tanya jawab bagi para peserta. Tak lupa marchendise pun disiapkan bagi para peserta yang bertanya. (PipitSenja354)


Minggu, 09 Oktober 2016

HADI PURNOMO (BAKAMLA) : Indonesia Bukan Negara Agraris melainkan Negara Kepulaun Terbesar Di Dunia

China mengklaim secara histori memiliki 9 dash line. Sedangkan dalam hukum laut international hal tesebut tidak diakui. Traditional Fishing Ground hanya bisa belaku jika ada kesepakatan antar Negara. Sedangkan RI menggunakan hukum laut internasional. Klaim China ini dan maraknya illegal fishing di wilayah perbatasan dekat Natuna telah memunculkan ketegangan antar kedua Negara.
Pembahasan RUU yang sedang berlangsung diharapkan segera rampung dan disahkan terkait tupoksi dan wewenang Badan Keamanan Laut (bakamla) yang lebih mendukung dalam pengamanan laut Indonesia.

Hadi Purnomo dari Bakamla Kepulauan Riau menyadari bahwa kondisi alat dan teknologi yang dimiliki bakamla masih minim untuk saat ini dimana dengan kondisi seadanya tersebut bakamla harus melakukan tugas pemantauan areal yang tidak kecil. Ia pun kembali menegaskan kembali apa yang dipaparkan Prasetyo Sunaryo tentang perlunya membangun sistem informasi dan komunikasi terpadu dan tertata untuk membantu bakamla dalam melakukan monitoring dalam zona pemantauan
Kejadian pencurian ikan oleh kapal nelayan China yang akan diamankan oleh bakamla dihalang-halangi oleh Coast Guard China

Ia juga meminta kepada DPR dan DPD RI melalui Hardi Hood untuk penataan UU perikanan sehingga penindakan pidana bisa dilakukan secara maksimal

“Doktrinasi Indonesia sebagai Negara agraris sudah tidak sesuai lagi, sebab NKRI pada hakekatnya sebagai Negara kepulauan maka perlunya perubahan visi dan paradigm dalam pembangunan dengan orientasi pembangunan maritime. Contoh budaya masyarakat memakan ikan lebih dari makan daging,” tutur Hadi Purnomo.

INILAH YANG DIPERLUKAN UNTUK PEMANTAUAN WILAYAH MARITIM

Prasetyo Sunaryo yang hadir sebagai pemateri dalam acara FGD LDII tentang Kemaritiman menyoroti beberapa hal diantaranya tentang pentingnya pelajaran geografi bagi anak-anak Sekolah Dasar sehingga betul-betul mengetahui kondisi dan kekayaan alam Indonesia. Ia menuturkan pemerintah China telah mengajarkan kepada siswa-siswi Sekolah Dasar mereka bahwa Natuna adalah bagian dari Wilayah China. Sedangkan di Indonesia pelajaran geografi justru dihapus dari kurikulum pendidikan.

Maraknya illegal fishing yaitu pencurian ikan dan kekayaan laut lainnya di daerah perbatasan maupun laut RI pada umumnya yang dilakukan oleh kapal-kapal asing menyebabkan kerugian Negara yang tidak sedikit. Menteri Kelautan dan Perikanan menyebutkan RI setidaknya mengalami kerugian mencapai 3000 triliun.

Prasetyo antara lain mengungkapkan panjang garis pantai RI mencapai 95 ribu lebih. Indonesia memiliki 6 juta km2 luas lautan dengan ZEE. Area yang seluas itu perlu mendapat pengawasan, perlu untuk dimonitoring, maka mustahil untuk dapat melakukannya tanpa menggunakan teknologi yang tepat guna. Era digitalisasi saat ini dimana integrasi teknologi informasi dan komunikasi telah cukup massive di segala bidang termasuk dapat membantu Coast Guard atau Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam surveillance wilayah maritime. Tentu untuk dapat menjalankan tugas-tugas tersebut perlu diimbangi dan mempersiapkan SDM yang mumpuni untuk melakukan tugas-tugas secara professional.

Masih menurut Prasetyo, bahwa pengamanan wilayah maritime perlu dilakukan dari berbagai aspek dan melibatkan beberapa lembaga di dalamnya antara lain perlu tegaknya kebijakan di Laut Perbatasan, aspek Pertahanan oleh TNI, aspek pengamanan Kelautan oleh Bakamla (Coast Guard) sebagai lembaga formal dan melalui pendekatan nir militer

Memanfaatkan pulau-pulau sebagai platform / basis pertahanan TNI di daerah perbatasan sebagai kapal induk menjadi basis dan landas pacu pesawat-pesawat tempur dan alat-alat pertahanan lainnya.
Perlunya untuk meningkatkan SDM yang akan menguasai teknologi di bidang kemaritiman, maka peran Universitas, sekolah-sekolah pun sangat diharapkan. Adanya diklat-diklat di bidang kemaritiman bagi para nelayan sehingga dapat memberikan implikasi ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir di wilayah maritime.

UNCLOS 1982 (United Convention on The Law of the Sea) dan UU No 25/2002 merupakan undang-undang yang mengatur tentang kelautan menjadi dasar penegakan hokum di wilayah kelautan. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu dibangun sistem informasi terpadu udara laut dan darat, dimana drone atau buoy yang diposisikan melakukan surveillance dari udara dan laut mengirimkan sinyal ke server di darat untuk selanjutnya dilakukan analisa oleh business intelligence tentang kondisi laut secara komprehensif.